Kehadiran Starlink di Indonesia: Peluang Besar dengan Ancaman Kedaulatan Digital

Denpasar – Elon Musk, pendiri dan pemilik Tesla serta Starlink, tiba di Bali untuk menghadiri World Water Forum ke-10 dan meresmikan layanan Starlink di Indonesia. Acara peresmian ini berlangsung di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar Timur, dengan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa jajaran menteri.

Layanan internet satelit seperti Starlink memiliki potensi besar untuk mendukung akses internet di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh teknologi konvensional seperti fiber optik atau radio. Sektor kesehatan akan sangat terbantu, mengingat dari 10.000 puskesmas di Indonesia, 2.700 memiliki koneksi internet yang buruk dan 700 belum terkoneksi sama sekali. Sektor pendidikan juga akan merasakan manfaat signifikan dengan akses internet yang lebih merata.

Namun, di balik manfaat ini, terdapat beberapa polemik yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah Network Operations Center (NOC) Starlink yang belum berada di Indonesia, melainkan masih disupport dari luar negeri. Meski ini bisa dimaklumi dari segi biaya investasi awal, hal ini menyulitkan pemerintah dalam hal kolaborasi keamanan siber dan pengawasan langsung.

“Lokasi NOC Starlink yang berada di luar negeri memang bisa dimaklumi karena alasan investasi, tetapi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga kedaulatan digital dan keamanan siber,” ujar Dr. Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Minggu (19/5).

Starlink telah bekerja sama dengan Network Access Provider (NAP) lokal untuk backbone internet, tetapi ini masih menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan digital. Ketergantungan pada perusahaan asing untuk infrastruktur kritis bisa menjadi risiko, terutama jika terjadi konflik atau situasi darurat di mana pemerintah membutuhkan kontrol penuh atas jaringan komunikasi.

“Ketergantungan yang signifikan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat membuat negara menjadi kurang memiliki kontrol langsung atas infrastruktur tersebut,” tambah Dr. Pratama. “Ini berarti bahwa dalam situasi darurat atau konflik, pemerintah mungkin tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan.”

Ancaman lain termasuk potensi intervensi asing melalui infrastruktur satelit, serta kerentanan terhadap serangan siber yang dapat mengganggu operasional satelit dan komunikasi penting. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Starlink dapat menggunakan ketergantungan negara terhadap layanannya sebagai leverage, seperti yang terjadi di Ukraina pada 2022.

Dari sisi bisnis, kehadiran Starlink juga menimbulkan kekhawatiran bagi ISP lokal. Jika Starlink menurunkan biaya berlangganan hingga di bawah 100 ribu rupiah, ISP lokal mungkin kesulitan bersaing dari segi harga dan layanan.

Untuk menjaga kedaulatan digital, pemerintah perlu memastikan bahwa Starlink mematuhi persyaratan yang ada, termasuk menggunakan NAP lokal untuk trafik internet di Indonesia dan tidak memanfaatkan teknologi laser link sebagai backbone utama. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa layanan internet tetap dalam kendali hukum dan regulasi Indonesia.

“Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan bahwa Starlink mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga kita masih memiliki kedaulatan digital meskipun ada Starlink di Indonesia,” tegas Dr. Pratama Persadha.

RJ13 | Foto: Ist.