Kejaksaan Kembali Diserang, Koruptor Melawan?

Jakarta – Kemajuan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam pembangunan. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia berkat sumber daya alamnya yang melimpah, ironisnya belum mampu mencapai kesejahteraan. Salah satu alasan utama dari masalah ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari segi intelektual maupun moralitas. Kondisi ini membuat Indonesia terjerat dalam masalah korupsi yang kian meluas.
Korupsi telah menjadi penyakit sosial yang mengancam seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kasus demi kasus korupsi tak henti-hentinya mencuat ke permukaan, memperlihatkan betapa rapuhnya moralitas aparat negara. Sifat rakus dan haus kekuasaan seakan menutupi rasa malu, memicu praktik korupsi yang menggerogoti keuangan negara secara signifikan. Akibatnya, negara terjebak dalam ketertinggalan dan sulit bersaing dengan negara lain dalam mencapai kemajuan.
Pada akhir September 2024, Kejaksaan Agung kembali membuat gebrakan besar dengan menyita Rp450 miliar hasil korupsi dalam kasus PT. Duta Palma. Selain itu, persidangan tipikor PT. Timah mulai menguak nama-nama besar yang terlibat, memicu kehebohan di kalangan publik. Namun, di tengah semangat pemberantasan korupsi ini, kejaksaan justru menjadi sasaran serangan, baik secara kelembagaan maupun personal. Berbagai isu lama kembali mencuat, seolah menjadi senjata untuk menjatuhkan institusi ini.
Prof. Suparji, guru besar hukum dari Universitas Al Azhar, melihat ada hal ganjil dalam pemberitaan media belakangan ini. “Kejaksaan harus tetap tegas menghadapi para koruptor, jangan kendor. Isu-isu negatif yang diarahkan kepada kejaksaan hanyalah usaha pihak-pihak tertentu yang mengharap keuntungan di ujung pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Suparji menegaskan bahwa ambisi pribadi segelintir orang untuk memimpin Korp Baju Coklat ini justru membuat kejaksaan menjadi korban di tengah perjuangannya memberantas korupsi. Ia berharap agar proses penindakan terhadap koruptor tetap berlanjut, tanpa terpengaruh oleh rutinitas pergantian kabinet. Menurutnya, rakyatlah yang pada akhirnya akan menilai melalui kerja nyata dari para pemimpin di kejaksaan.
Di tengah dinamika ini, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Kejaksaan yang terus mendapat sorotan negatif harus tetap teguh melanjutkan tugasnya, karena hanya dengan pemberantasan korupsi yang efektif, Indonesia dapat bergerak maju dan keluar dari jurang kehancuran yang diakibatkan oleh korupsi.
RJ13 | Foto: Ist.