Mahendra Jaya Tegaskan Pentingnya Sinergi KPK dan Aparat Penegak Hukum untuk Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, apabila terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2024-2029. Hal tersebut ia sampaikan saat menjalani proses wawancara seleksi calon pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Rabu (18/9/2024).
Mahendra menyampaikan bahwa kolaborasi antar-lembaga hukum sangat penting dalam memerangi korupsi. “Penegakan hukum yang sinergis antara KPK dan instansi penegak hukum lainnya sangat diperlukan. Sinergi ini adalah langkah kunci dalam memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif,” ujarnya.
Dalam sesi wawancara tersebut, Mahendra juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. “Kepercayaan masyarakat terhadap KPK harus dipulihkan. Kepercayaan ini adalah fondasi penting bagi keberhasilan lembaga dalam menjalankan tugasnya,” jelas Mahendra.
Selain itu, Mahendra menyoroti pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penindakan korupsi. “Kita perlu menganalisis mengapa kasus korupsi masih terus terjadi meski penindakan telah dilakukan. Evaluasi ini sangat penting untuk memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan ke depan,” tambahnya.
Lebih jauh, Mahendra menjelaskan rencananya untuk membangun KPK yang lebih transparan dan akuntabel dengan mengusung tiga pilar utama: integritas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang kuat. “Integritas pimpinan dan pegawai KPK adalah kunci. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam mengawasi kinerja KPK, karena pengawasan yang partisipatif akan memperkuat fungsi lembaga,” ujarnya.
Terkait pengembalian kerugian negara, Mahendra menekankan bahwa hal ini harus menjadi prioritas. “Penindakan tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kerugian negara akibat korupsi bisa segera dipulihkan,” katanya.
Menanggapi isu potensi intervensi dari kepolisian dalam kerja KPK, Mahendra, yang berlatar belakang sebagai perwira kepolisian, dengan tegas menolak kekhawatiran tersebut. “Intervensi tidak akan terjadi. Kolaborasi justru akan menguatkan penegakan hukum, bukan melemahkannya,” pungkas Mahendra.
RJ13 | Foto: Ist.
