Ombudsman RI Nilai Pelayanan Publik Polda Bali, Polres Tabanan Raih Skor Tertinggi

Denpasar – Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pelayanan publik, baik oleh pemerintah, badan usaha milik negara/daerah, hingga pihak swasta yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berada dalam pengawasannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di sembilan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bali.

Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Ida Bagus Kd Putra Narendra, dalam kegiatan resmi yang digelar di Gedung Rupatama Polda Bali, Jumat (12/1).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Bali, para Pejabat Utama (PJU) Polda Bali, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, S.H., menjelaskan bahwa penilaian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah praktik maladministrasi di lingkungan kepolisian.

“Penghargaan hanya diberikan kepada penyelenggara pelayanan yang memperoleh opini kualitas tertinggi serta tidak memiliki catatan korektif, saran perbaikan, maupun rekomendasi dari Ombudsman,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penilaian, seluruh Polres dan Polresta yang dinilai berhasil meraih kategori kualitas tertinggi. Polres Tabanan mencatat nilai tertinggi dengan skor 98,97, diikuti Polres Jembrana (98,78), Polres Gianyar (98,48), Polres Buleleng (98,18), dan Polresta Denpasar (98,06).

Selanjutnya, Polres Bangli memperoleh nilai 97,90, Polres Klungkung 97,06, Polres Badung 96,63, serta Polres Karangasem dengan nilai 95,53.

Menanggapi capaian tersebut, Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan Polri.

“Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri merupakan instrumen penting. Pelayanan publik yang profesional menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polda Bali atas dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh Kompas Litbang (Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas), tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 87,8 persen.

Dalam survei tersebut, sektor pelayanan publik mencatat nilai tertinggi sebesar 92,1 persen, diikuti sektor pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) sebesar 89,6 persen, serta penegakan hukum sebesar 76,2 persen.

Menurut Kapolda, capaian ini tidak terlepas dari implementasi program transformasi Polri, khususnya program Quick Wins Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang dicanangkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Di tingkat daerah, Polda Bali juga mengembangkan kebijakan internal bertajuk Commander Wish Kapolda Bali 2023 yang salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tantangan tugas ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan pembenahan berkelanjutan serta inovasi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Kami juga harus terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk dengan mengoptimalkan unit pengaduan di setiap layanan publik Polri,” tegasnya.

Kapolda Bali juga menyampaikan harapan agar sinergi dengan Ombudsman RI terus terjalin dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kami memohon dukungan dan masukan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali agar kualitas pelayanan publik Polri terus meningkat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (Gate 13/Foto: ist./DivHumas)