PN Tual Gandeng BPS Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, Dorong Data Akurat untuk Pembangunan

Tual – Pengadilan Negeri (PN) Tual menggandeng Badan Pusat Statistik Kota Tual (BPS) dalam upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat melalui sosialisasi Sensus Ekonomi 2026.

Kegiatan ini digelar di ruang Command Center PN/Perikanan Tual, Maluku, Kamis (30/4).

Sosialisasi yang berlangsung pukul 08.30 hingga 10.00 WIT tersebut dihadiri pimpinan pengadilan, para hakim, serta seluruh pegawai. Peserta tampak antusias mengikuti pemaparan mengenai pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan daerah.

Perwakilan BPS Kota Tual, Adi Hadi Harahap, menjelaskan bahwa sensus ekonomi yang akan dilaksanakan pada awal Juni 2026 bertujuan menyajikan data dasar seluruh aktivitas ekonomi di wilayah Kota Tual.

“Sensus ini penting untuk mengetahui struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pendataan akan dilakukan secara langsung melalui metode door to door dengan pendekatan total sampling, yakni mencakup seluruh populasi. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut Adi, manfaat sensus ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Data yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, strategi bisnis, hingga penelitian berbasis data.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya kejujuran responden dalam memberikan informasi kepada petugas sensus.

“Kami berharap masyarakat, termasuk pegawai di lingkungan pengadilan, dapat memberikan data yang sebenar-benarnya. Akurasi data sangat bergantung pada keterbukaan responden,” tegasnya.

Menutup kegiatan, Adi menyampaikan apresiasi kepada jajaran PN Tual atas dukungan dan fasilitas yang diberikan sehingga sosialisasi dapat berjalan lancar.

Melalui kegiatan ini, PN Tual menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang mendorong keterbukaan, akurasi data, serta kemajuan daerah. (Gate 13/Foto: Ist./Dandapala)