February 19, 2025

Serangan Siber Terbaru: 204 Juta Data DPT KPU Bocor, Dr. Pratama Persadha Berikan Pemahaman

0
017f83c2-0b58-4577-842e-56af66a39678

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi korban serangan siber yang merugikan, dengan peretas anonim “Jimbo” mengklaim berhasil meretas situs kpu.go.id dan mengakses data pemilih. Sebelumnya, pada tahun 2022, peretas Bjorka juga mengaku mendapatkan 105 juta data pemilih dari situs KPU.

Jimbo, dalam tindakannya, membagikan 500 ribu data contoh di situs BreachForums, sebuah platform umum untuk menjual hasil peretasan. Data yang berhasil diakses mencakup informasi pribadi penting seperti NIK, No. KK, nomor KTP (termasuk paspor untuk pemilih luar negeri), dan data kependudukan lainnya.

Dr. Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, memberikan wawasan tentang keparahan situasi ini. “Keberhasilan Jimbo dalam mendapatkan kredensial Admin KPU membawa risiko serius, terutama menjelang pemilu. Jika kredensial Admin benar-benar dicuri, potensi manipulasi hasil rekapitulasi suara dapat merusak integritas pemilu dan bahkan memicu kerusuhan nasional,” jelasnya.

CISSReC telah memberikan peringatan tentang kerentanan sistem KPU pada 7 Juni 2023, sebelum terjadinya serangan ini. “Dalam serangkaian tangkapan layar, Jimbo menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia mendapatkan akses login dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id, menggunakan metode phishing, social engineering, atau malware,” imbuh Dr. Pratama Persadha.

Dr. Pratama Persadha menekankan pentingnya melakukan audit dan forensik menyeluruh terhadap sistem keamanan dan server KPU untuk mengidentifikasi titik serangan. “Hingga saat ini, KPU belum merilis tanggapan resmi terkait bocornya data pemilih di forum BreachForums,” ungkapny.

Dalam konteks pencegahan lebih lanjut, Dr. Pratama Persadha merekomendasikan tim IT KPU untuk segera mengubah username dan password di seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU. “Langkah ini diharapkan dapat menghambat upaya peretasan berulang. Saat ini perlunya penguatan keamanan siber di lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya dalam menjaga integritas data dan proses demokrasi,” pungkasnya.

RJ13 | Foto: Ist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *