Pemimpin, Kekuasaan, dan Sejarah Peradaban

Oleh Raden Mufasa*

Kekuasaan adalah ujian, bukanlah barang milik, alat kemewahan apalagi penindasan. Belakangan ini masyarakat kita dikejutkan adanya berbagai peristiwa terkait kebijakan yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam hiruk pikuk jagat maya, masyarakat digital yang dijuluki ‘netizen plus enam dua’ menjadi salah satu suara paling nyaring dalam menyuarakan kritik, bahkan kecaman. Namun suara-suara itu, meskipun keras dan terkadang sarkastik, sejatinya merepresentasikan satu hal: rakyat ingin didengar.

Kedaulatan sejatinya ada ditangan rakyat dan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi (sovereignty belongs to the people). Jadi sesungguhnya kedaulatan sejati tidak akan pernah berada di tangan penguasa, tetapi dalam genggaman rakyat.

Karena dalam sistem apapun di dunia ini, sebagaimana diungkapkan dalam adagium politik, “in any system in the world, the people is the true legislator’, tanpa rakyat tidak akan pernah ada negara. Sebuah negara bisa punah, tetapi tidak dengan rakyatnya.

Sejarah dunia membuktikan, tidak ada satu pun kekuasaan manusia yang abadi. Semua kekuasaan, betapapun besar dan hebatnya, niscaya akan luluh lantak oleh waktu jika tidak dibangun di atas fondasi etika, keadilan, dan kemanusiaan. Kekuasaan bukan tentang memamerkan kekuatan, melainkan menguatkan rakyat. Kekuasaan bukanlah alat untuk menunjukkan superioritas, apalagi menindas. Ia adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, baik oleh rakyat, sejarah, maupun Tuhan.

Sebagai bangsa yang pernah merasakan pedihnya dijajah, kita bisa dibilang sudah sangat lelah dengan segala bentuk ketertindasan, sudah terlalu lama bergelut dalam bayang-bayang keterbelakangan dan ketidakadilan. Jangan sampai, seolah-olah ketika rakyat sedang merasakan angin segar kemerdekaan, justru kembali merasa terjajah oleh bangsanya sendiri. Ini bakal menjadi ironi sejarah yang menyakitkan.

Semua mungkin pernah mendengar kutipan popular paling dikenang yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”.

Sejatinya, kemerdekaan itu bukan hanya perayaan simbolik, bukan sekadar seremoni tahunan. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap rakyat bisa hidup layak, merasa aman, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan mendapatkan keadilan yang merata. Mustahil bisa benar-benar merasa merdeka jika untuk makan saja masih susah, jika pendidikan dan kesehatan menjadi barang mahal, dan jika suara mereka tidak dianggap penting.

Di sinilah letak tanggung jawab seorang pemimpin. Ia bukanlah penguasa yang menjadikan rakyat sebagai hambanya. Ia adalah pelayan umat, pembangun peradaban.

Salah satu quote tokoh barat ada yang pernah mengatakan the great leader don’t create followers, they create more leaders, artinya pemimpin hebat tidak menciptakan pengikut, mereka menciptakan pemimpin-pemimpin baru.

Dalam Islam, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana seharusnya pemimpin itu berlaku: rendah hati, adil, jujur, dan senantiasa menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pemimpin yang amanah adalah mereka yang menyadari bahwa kekuasaan hanyalah titipan-bukan hak mutlak. Ia bukan penguasa atas rakyat, melainkan penjaga masa depan bangsanya. Ia sadar bahwa tindakannya hari ini akan ditulis dalam sejarah anak cucu kelak. Apa yang ditorehkan hari ini akan menjadi kisah yang akan dibaca generasi masa depan. Maka setiap keputusan, setiap langkah, harus menjadi catatan kebaikan dalam sejarah bangsa. 

Selain masalah kebijakan, ada isu-isu lain yang menjadi viral seringkali menjadi sorotan dan memicu perdebatan publik, diantaranya fenomena “no viral, no justice“, di mana kasus penegakan hukum hanya mendapat perhatian dan penanganan serius setelah menjadi perbincangan luas di media sosial (medsos).

Pembangunan hukum harus menjadi proyek kebangsaan, yang melibatkan dialog dan partisipasi semua elemen, seperti yang dilakukan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) kita yang mengkonstruksi masa depan dengan prinsip welfare state yang berpijak pada keadilan sosial dan kesetaraan. Sebab semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan (equality access to justice). Mari kita tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh (fiat justitia ruat caelum).

Ke depan jangan lagi ada kelompok-kelompok elite yang bercita-cita menguasai negara hanya demi kepentingan kolegial. Negeri kita tercinta harus dibangun sebagai rumah besar yang adil bagi semua anak bangsa, di mana siapa pun berhak bermimpi dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik.

Mari wujudkan negeri kita sebagai negara industri yang maju, berkeadilan, paling sejahtera dan paling bahagia di dunia bukan karena retorika, tapi karena kerja nyata para pemimpin yang bijak dan amanah.

*Penulis adalah Praktisi Hukum dan Penggiat Media.