MA RI Jadi Tuan Rumah Workshop ASEAN, Dorong Kesejahteraan Hakim Perkuat Integritas Peradilan

Badung – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 1st Judicial Well-Being Workshop for ASEAN Judges yang digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Bali, Senin (30/3).

Kegiatan ini mengusung tema “Judicial Well-Being to Strengthen Judicial Integrity” dan diikuti perwakilan hakim dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

Workshop tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Council of ASEAN Chief Justices, MA RI, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta Ministry of Justice Republic of Korea. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Maret hingga 1 April 2026.

Agenda pembuka ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara MA RI dengan Supreme Court of Singapore.

Kerja sama ini menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat kolaborasi peradilan di kawasan ASEAN, khususnya dalam membangun sistem peradilan yang adaptif, responsif, dan berintegritas.

Dalam forum tersebut, isu judicial well-being atau kesejahteraan hakim menjadi fokus utama pembahasan. Konsep ini mencakup aspek profesional, mental, emosional, hingga kelembagaan, yang dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas penegakan hukum.

Para peserta menyoroti meningkatnya kompleksitas tugas hakim, mulai dari tingginya beban perkara, dinamika perkara modern, tekanan publik terhadap putusan, hingga tantangan psikologis akibat penanganan perkara dengan konflik tinggi dan bukti yang bersifat traumatis.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada ketahanan mental hakim dan berpotensi memengaruhi kualitas putusan.

Selain itu, dibahas pula peran institusi peradilan dalam menjaga kesejahteraan hakim, termasuk pengelolaan kesehatan mental dan emosional sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengambilan keputusan.

Forum ini juga menghadirkan praktik penerapan judicial well-being di Singapura serta pendekatan dari perspektif psikologi terkait kesehatan mental dalam profesi hakim.

Isu kesetaraan gender turut menjadi perhatian. Hakim perempuan dinilai menghadapi tantangan berlapis, mulai dari stereotip, beban peran ganda, hingga risiko dalam menjalankan tugas yudisial. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender di lingkungan peradilan.

Melalui workshop ini, para hakim dari negara-negara ASEAN berdialog dan bertukar pengalaman terkait tantangan yang dihadapi di masing-masing yurisdiksi.

Forum ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama dalam membangun lingkungan kerja peradilan yang sehat, berkelanjutan, dan berintegritas.

Pada akhir kegiatan, akan dirumuskan sejumlah rekomendasi dan rencana aksi terkait judicial well-being yang akan disampaikan kepada lembaga peradilan di negara-negara ASEAN dalam kerangka kerja Council of ASEAN Chief Justices.

Delegasi Indonesia dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan hakim dari seluruh badan peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI).

Workshop ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kesejahteraan hakim yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan integritas peradilan serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. (Gate 13/Foto: Ist./Dandapala)