Koster Dorong Pembenahan Data Bansos, Bali Jadi Percontohan Digitalisasi Penyaluran Bantuan Nasional

Jakarta – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) agar seluruh program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5).

Kegiatan itu diikuti ribuan agen digitalisasi bantuan sosial yang akan bertugas mendampingi masyarakat di seluruh wilayah Bali.

Mengikuti kegiatan dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta, Koster menekankan bahwa validitas data merupakan fondasi utama keberhasilan program bantuan sosial.

Menurutnya, data yang akurat akan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster.

Ia menjelaskan, digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari upaya transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.

Program tersebut juga menjadi langkah strategis untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan.

Koster mengungkapkan bahwa Bali saat ini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dipercaya sebagai daerah percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital dalam proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial.

“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial, khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Para agen tersebut akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengajuan berbagai program bantuan sosial.

“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” kata Koster.

Gubernur Bali dua periode itu menegaskan, transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor bantuan sosial akan terus dikembangkan ke berbagai sektor pemerintahan lainnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.

“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” ujarnya.

Karena itu, Koster meminta seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis memahami tugas dan tanggung jawabnya secara detail, terukur, serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, terutama warga di tingkat desa yang menjadi sasaran utama program bantuan.

“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegasnya.

Koster kembali mengingatkan bahwa akurasi data penerima bantuan menjadi faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.

Menurut Tirta, Bali menjadi salah satu daerah yang melaksanakan uji coba secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota, sehingga keberhasilan program di Bali akan menjadi referensi penting bagi implementasi nasional.

“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di Provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui skema layanan on demand yang sedang diuji coba, masyarakat miskin dan rentan yang selama ini belum tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah diharapkan dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.

Selain itu, Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial dengan program perlindungan dan jaminan sosial lainnya, seperti layanan kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), serta program peningkatan pendapatan masyarakat dalam kerangka prioritas pembangunan nasional.

“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya, khususnya program kesehatan, Program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan dalam kerangka program kerja prioritas nasional yang telah diarahkan oleh Presiden. Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” kata Tirta.

Melalui program digitalisasi bantuan sosial tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan efektif, sekaligus mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Gate 13/Foto: Ist./Diskominfotik)