Sekretariat KI Pusat Perkuat Pembangunan Zona Integritas Melalui Monev Triwulan I 2026

Jakarta – Sekretariat Komisi Informasi Pusat (Komisi Informasi/KI Pusat) menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Triwulan I Tahun 2026 di Aula Sinergi KI Pusat, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Inspektorat I serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi). Kehadiran kedua unit tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas unit dalam mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan KI Pusat.

Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti, menjelaskan bahwa hingga Februari 2026, sejumlah fondasi utama pembangunan Zona Integritas telah terpenuhi sesuai dengan rencana kerja Triwulan I.

“Konsistensi dalam pemenuhan indikator serta penguatan sistem kerja menjadi faktor penting agar proses pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dapat berjalan optimal,” ujarnya, dilansir portal komisiinformasi.go.id, Rabu (4/3).

Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI KI Pusat, Retno Muktyati, memaparkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Salah satunya adalah target capaian ZI yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan unit kerja, terutama pada Pohon Kinerja Eselon II,” katanya.

Selain itu, beberapa sistem pendukung masih berada di tingkat kementerian, seperti Whistleblowing System (WBS) atau sistem pelaporan dugaan pelanggaran serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Dalam diskusi, anggota tim kerja ZI KI Pusat, Binarlyn, menilai pentingnya mempelajari praktik terbaik dari unit kerja lain guna memperkuat sistem monitoring dan evaluasi.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat KI Pusat menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola organisasi serta memastikan pembangunan Zona Integritas berjalan secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. (Gate 13/Foto: Ist./Humas)