Wamenkeu Juda: Fiskal dan Moneter Harus Sejalan, Jangan Sampai Ekonomi Kehilangan Arah

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil sebagai kunci menjaga arah pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Dalam Policy Dialogue bertajuk Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026 di Jakarta, Senin (27/4/2026), Juda mengibaratkan kebijakan fiskal sebagai “angin” dan sektor perbankan sebagai “layar” yang harus bergerak searah agar “kapal” ekonomi Indonesia dapat melaju menuju tujuan.

Ia mengungkapkan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Triwulan I 2026 menunjukkan akselerasi signifikan. Belanja negara tumbuh 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 1,4 persen.

Menurutnya, percepatan tersebut merupakan hasil perubahan strategi pemerintah dalam pola belanja agar tidak lagi terkonsentrasi di akhir tahun.

“Belanja Triwulan I sudah mencapai 21,2 persen dari pagu APBN. Ini memang kami atur agar lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampak ekonomi bisa dirasakan lebih cepat,” ujar Juda.

Dari sisi penerimaan, kinerja pajak juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 20,7 persen secara kumulatif (year to date/ytd). Lonjakan tersebut terutama didorong oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) yang tumbuh hingga 57,7 persen.

Kondisi ini dinilai menjadi indikator kuat bahwa konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha masih berada dalam fase ekspansif.

Di tengah tekanan global, termasuk lonjakan harga minyak mentah yang sempat menyentuh 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat.

Namun, untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah batas 3 persen, pemerintah melakukan berbagai langkah penyesuaian, termasuk efisiensi program prioritas.

Salah satunya dilakukan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pengurangan hari pelaksanaan, seperti tidak dilaksanakan pada Sabtu dan masa libur sekolah. Kebijakan ini disebut mampu menghemat anggaran hingga Rp1 triliun per hari.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan sistem perpajakan digital coretax serta memanfaatkan penerimaan tambahan (windfall) dari komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Menutup pernyataannya, Juda kembali menegaskan filosofi PINISI sebagai simbol arah kebijakan ekonomi nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor.

“PINISI itu ibarat kapal. Agar sampai tujuan, angin dan layar harus bergerak bersama,” tegasnya. (Gate 13/Foto: Ist./Humas)