Wakapolda Bali Hadiri Paripurna HUT ke-68 Provinsi Bali

Denpasar – Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., M.Si. menghadiri Rapat Paripurna ke-47 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan 68 tahun Provinsi Bali sekaligus memperkuat komitmen seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Pulau Dewata.

Kegiatan dihadiri Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait, termasuk Korem 163/Wira Satya, Binda Bali, Lanal Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali, serta unsur TNI-Polri dan lembaga pemerintahan lainnya.

Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRD Provinsi Bali menyampaikan bahwa Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali tidak semata-mata menjadi agenda seremonial.

Peringatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang sejarah dan perjalanan pembangunan Bali sekaligus memberikan penghormatan kepada para pahlawan, pendahulu, tokoh, dan seluruh pihak yang telah memberikan pengabdian bagi kemajuan daerah.

Momentum tersebut juga dinilai penting sebagai ruang evaluasi dan introspeksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali hendaknya menjadi momentum untuk menyatukan tekad dan semangat, hidup harmonis, bersatu, saling menghargai, serta mempererat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam sidang.

Dalam pidato peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, Gubernur Bali menyampaikan rasa syukur atas perjalanan Provinsi Bali sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Penghormatan juga diberikan kepada para Gubernur Bali terdahulu beserta seluruh tokoh yang telah mendedikasikan diri bagi pembangunan Bali.

Gubernur menegaskan pembangunan Bali diarahkan melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Konsep tersebut berorientasi pada terjaganya keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Arah pembangunan diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang berlandaskan nilai-nilai Sad Kerthi, yaitu Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.

Untuk periode 2025–2030, pembangunan Bali difokuskan pada enam bidang prioritas. Keenamnya meliputi pelestarian adat, agama, tradisi, seni dan budaya; kesehatan dan pendidikan; transformasi perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali; pembangunan infrastruktur dan transportasi; lingkungan, kehutanan dan energi; serta Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali melalui SIPANDU BERADAT.

Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan strategis yang masih dihadapi, antara lain persoalan sampah, kemacetan, alih fungsi lahan, kerusakan ekosistem, ketimpangan pembangunan, penataan transportasi dan akomodasi pariwisata, hingga penertiban wisatawan asing yang melanggar ketentuan.

Penanganan berbagai persoalan tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Imigrasi, Desa Adat, serta seluruh pemangku kepentingan.

Kehadiran Wakapolda Bali dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Bali untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali, DPRD, TNI, Forkopimda, Desa Adat, dan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.

Keamanan menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan pembangunan, kehidupan sosial dan budaya, investasi, serta sektor pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan.

Polda Bali juga mendukung berbagai langkah strategis untuk menjaga Bali tetap aman dan nyaman, termasuk penguatan sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui SIPANDU BERADAT, penanganan permasalahan narkoba, serta sinergi dalam pengawasan aktivitas masyarakat maupun wisatawan asing.

Momentum Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali sekaligus menjadi pengingat bahwa kemajuan Pulau Dewata membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Bali tidak hanya membutuhkan pembangunan secara fisik, tetapi juga harus mampu menjaga adat, tradisi, budaya, spiritualitas, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Bali.

Rapat paripurna kemudian ditutup Ketua DPRD Provinsi Bali dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah mengikuti rangkaian kegiatan.

Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan dan kolaborasi untuk menjaga warisan masa lalu, menjawab berbagai tantangan saat ini, serta membangun Bali yang aman, maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Red/Gate 13/Foto: Ist./Divhumas)