Pemprov Bali Percepat PLTS 1.000 MWp untuk Wujudkan Bali Mandiri Energi pada 2030

Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memperkuat komitmen mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih melalui percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1.000 MWp. Program tersebut ditargetkan menjadi salah satu fondasi kemandirian energi Bali paling lambat pada 2030.

Program PLTS 1.000 MWp merupakan bagian dari Program PLTS nasional berkapasitas 100 GWp atau sekitar 100.000 MWp yang secara resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Dalam program nasional tersebut, Bali memperoleh kuota PLTS sebesar 1.000 MWp. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapan mendukung percepatan pembangunan, termasuk melalui penyediaan lahan kering atau lahan tidak produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit energi surya.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali akan menyiapkan sedikitnya 1.000 hektare lahan yang tersebar di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.

Bali juga berpeluang memperoleh tambahan kuota hingga 1.500 MWp. Peluang tersebut merupakan bentuk apresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terhadap komitmen Pemprov Bali yang siap menyediakan lahan hingga sekitar 1.500 hektare.

“Dengan Program PLTS 1.000 MWp, ditambah pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 1.550 MW berbahan bakar gas di Provinsi Bali, maka paling lambat tahun 2030 Bali sudah terwujud Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” kata Koster.

Pembangunan PLTS Dilaksanakan Bertahap

Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Jembrana selain meluncurkan Program PLTS 100 GWp juga meninjau lokasi pembangunan PLTS di kawasan Gilimanuk.

Pembangunan awal telah dimulai pada 25 Agustus 2026 melalui PLTS berkapasitas 1 MWp di atas lahan 1 hektare. Tahap tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan PLTS berkapasitas 321 MWp di kawasan seluas sekitar 321 hektare.

Tahap pembangunan selanjutnya dijadwalkan mulai September 2026 dan diharapkan selesai pada September 2027. Seluruh proses pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran Program PLTS 100 GWp ditandai dengan launching dan groundbreaking PLTS Site Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali.

Presiden Prabowo didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, serta sejumlah pejabat terkait.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau,” ujar Prabowo.

Presiden menyampaikan Program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Program tersebut ditargetkan tercapai dalam tiga tahun dan terbuka kemungkinan dapat diselesaikan lebih cepat.

PLTS Site Gilimanuk menjadi salah satu proyek strategis karena dirancang untuk mengeliminasi penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) pada sistem kelistrikan Bali melalui integrasi PLTS dengan Battery Energy Storage System (BESS).

Proyek tersebut memiliki kapasitas PLTS 300 MWp dan BESS 1.000 MWh. Energi yang dihasilkan diproyeksikan mencapai 470 GWh dengan kebutuhan lahan sekitar 321 hektare.

Nilai investasi PLTS Gilimanuk diperkirakan mencapai Rp9,157 triliun. Pembangkit tersebut juga diproyeksikan mampu menghemat penggunaan BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun.

PLTS Gilimanuk akan diinterkoneksikan dengan jaringan SUTT 150 kV Negara–Gilimanuk. Pengembangannya menggunakan pola Independent Power Producer (IPP), dengan pembelian tenaga listrik PLTS melalui mekanisme energy payment dan BESS melalui capacity payment.

Proyek tersebut ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.

14 Lokasi Tahap Awal

Program PLTS 100 GWp secara nasional diawali dengan pembangunan dan pengembangan 14 lokasi dengan total kapasitas awal 5,2 GWp.

Ke-14 lokasi tersebut adalah PLTS Gilimanuk Bali 300 MWp; PLTS Madura Jawa Timur 605 MWp; PLTS Cirata Jawa Barat 1.250 MWp; PLTS Jatigede Jawa Barat 636 MWp; PLTS Jatiluhur Jawa Barat 1.688 MWp; PLTS Lahan Bank Tanah 69 MWp; PLTS Desa Sembur 0,92 MWp; PLTS Rengit 0,078 MWp; PLTS Tembesi 46 MWp; PLTS Gajah Mungkur 134,2 MWp; PLTS Saguling 92 MWp; PLTS Karangkates 133 MWp; PLTS Banyuwangi 130,2 MWp; dan PLTS Pasuruan 132 MWp.

Proyek-proyek tersebut berada dalam tahapan pembangunan yang berbeda, mulai dari peresmian, konstruksi, groundbreaking, hingga siap tender. Pengembangan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah mempercepat transisi energi dan mendukung Asta Cita, khususnya swasembada energi dan hilirisasi.

Secara nasional, Program PLTS 100 GWp diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program tersebut juga berpotensi menghasilkan penghematan penggunaan BBM hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Dari sisi ketenagakerjaan, program tersebut diproyeksikan membuka potensi 3.465.000 tenaga kerja konstruksi dan 2.053.000 tenaga kerja manufaktur.

Gubernur Koster menegaskan pembangunan PLTS 1.000 MWp sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang telah ditetapkan Pemprov Bali sejak 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Implementasinya diarahkan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Menurut Koster, pembangunan PLTS 1.000 MWp bersama pembangkit berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW akan mempercepat upaya Bali mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar Bali.

Koster juga menilai pemanfaatan energi bersih memiliki arti strategis bagi sektor pariwisata. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali membutuhkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penggunaan energi terbarukan diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat daya saing dan ketangguhan pariwisata Bali menghadapi dinamika global.

“Dengan dimulainya Program PLTS 1.000 MWp, maka Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Energi Baru Terbarukan dengan kapasitas terbesar,” ujar Koster.

Koster mengungkapkan, keputusan Bali memperoleh kuota Program PLTS 1.000 MWp melalui pembahasan yang berlangsung cepat.

Pembahasan dilakukan bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pejabat tinggi Kementerian ESDM pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 23.00 WITA.

Pembahasan tersebut kemudian memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (23/8/2026).

“Berkat restu Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, dan Leluhur Bali, serta berlandaskan pada niat baik, tulus, dan lurus, sehingga proses pembahasan berjalan dengan sangat cepat, lancar, dan sukses dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” kata Koster.

Koster atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo atas kebijakan pemberian kuota Program PLTS 1.000 MWp yang didedikasikan bagi masyarakat Bali.

Pemprov Bali selanjutnya akan mempercepat penyediaan lahan serta mendukung seluruh proses pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program PLTS 1.000 MWp diharapkan menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sekaligus mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan bagi generasi masa kini dan generasi penerus. (Red/Gate 13Foto: Ist./Pemprov Bali)