Pemprov DKI Pindahkan 614 Pedagang Kramat Jati ke Lokasi Baru

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan kawasan perdagangan Kramat Jati, Jakarta Timur, melalui relokasi 614 pedagang ke sejumlah lokasi yang telah disiapkan.

Penataan yang berlangsung pada 24–31 Agustus 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menyediakan ruang usaha yang tertib, aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau lokasi penempatan baru para pedagang pada Selasa (1/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penataan dan relokasi berjalan baik serta keberlangsungan kegiatan ekonomi para pedagang tetap menjadi perhatian pemerintah.

Sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. Sebanyak 193 pedagang ikan ditempatkan di Lokbin (Lokasi Binaan) Kramat Jati, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya ditempatkan di sejumlah pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

“Hari ini, Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini. Total ada 614 pedagang yang sudah disiapkan lokasi penempatannya,” ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, penataan Kramat Jati membutuhkan proses yang tidak sederhana karena aktivitas perdagangan di kawasan tersebut telah berlangsung sejak awal 1970-an atau lebih dari 50 tahun. Oleh sebab itu, Pemprov DKI mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dengan melibatkan pedagang, tokoh masyarakat, serta pengurus paguyuban.

“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan,” tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pedagang selama masa penyesuaian, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi pasar selama enam bulan. Besaran retribusi yang dibebaskan adalah Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari bagi seluruh pedagang yang direlokasi.

Selain menyediakan lokasi baru, pemerintah melakukan pembenahan fasilitas pendukung di lokasi binaan. Perbaikan meliputi saluran air dan sirkulasi udara serta penambahan kipas angin untuk meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan higienitas lingkungan perdagangan.

Pemprov DKI juga menyiapkan langkah pemberdayaan ekonomi melalui gagasan pembentukan koperasi pedagang. Koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi pedagang.

Salah satu peluang yang tengah dikaji adalah penyediaan ikan segar dengan harga terjangkau untuk rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

“Kami telah berdiskusi bersama Wali Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas PPKUKM mengenai gagasan pembentukan koperasi bagi para pedagang,” ungkap Pramono.

Untuk membantu pedagang mempertahankan pelanggan setelah berpindah lokasi, Gubernur juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) memperluas publikasi mengenai lokasi-lokasi binaan.

Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat mengetahui lokasi baru para pedagang sehingga aktivitas perdagangan dapat kembali berkembang.

Di sisi lain, Pemprov DKI tetap menegakkan ketentuan terkait penggunaan badan jalan. Pramono menegaskan pendekatan humanis dalam proses relokasi tidak berarti mengabaikan aturan.

“Prinsip utama kami adalah mengedepankan pendekatan yang humanis dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Namun, jika di kemudian hari masih ada yang kembali berjualan di badan jalan, penertiban dan sanksi tegas akan tetap diberlakukan,” tegasnya.

Untuk memastikan seluruh pedagang dapat tertampung, Pemprov DKI menyiapkan lokasi penyangga yang berada tidak jauh dari kawasan Kramat Jati. Lokasi tambahan tersebut ditargetkan siap digunakan dalam waktu tiga pekan dan proses penyiapannya telah dikoordinasikan bersama perwakilan pedagang.

“Kami optimistis dalam waktu tiga minggu ke depan tempat penampungan tambahan tersebut siap digunakan sehingga seluruh pedagang tertampung secara sempurna,” kata Pramono.

Dukungan terhadap proses penataan juga disampaikan Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom. Ia menyambut baik dialog yang dilakukan pemerintah bersama pedagang dan mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk menggunakan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan.

“Kami telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,” ujar Muhtarom.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebijakan Pemprov DKI serta berkomitmen menjaga ketertiban selama proses transisi dan penyiapan sarana tambahan.

“Kami berterima kasih atas kebijakan dan perhatian Bapak Gubernur, serta kami berkomitmen menjaga ketertiban bersama selama proses penyiapan sarana tambahan berlangsung,” pungkasnya.

Penataan dan relokasi 614 pedagang Kramat Jati menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menciptakan keseimbangan antara pemulihan fungsi ruang publik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Penyediaan lokasi baru, pembebasan retribusi, peningkatan fasilitas, penguatan promosi lokasi usaha, serta rencana pembentukan koperasi menjadi rangkaian kebijakan yang diarahkan agar penataan kawasan berjalan tertib tanpa mengabaikan kepentingan pedagang. (Red/Gate 13/Foto: Ist./Pemprov DKI Jakarta)