Unmas Denpasar Hadirkan Ketua KY Bahas Etika Hakim

Denpasar – Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Etika Hakim di Era Digital” dengan menghadirkan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY), Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., sebagai narasumber utama, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Ganesa Unmas Denpasar tersebut dihadiri Rektor Unmas Denpasar, Prof. Dr. I Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.H., bersama sivitas akademika Fakultas Hukum.

Kuliah umum ini menjadi bagian dari upaya penguatan wawasan akademik mahasiswa mengenai kedudukan, fungsi, dan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selain memperluas pemahaman mengenai kelembagaan negara, kegiatan tersebut juga membahas pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta dinamika kehidupan masyarakat digital.

Rektor Unmas Denpasar, Prof. Lanang, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Komisi Yudisial dalam memberikan pembelajaran langsung kepada mahasiswa.

“Kehadiran pimpinan lembaga negara yang memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung mekanisme dan tantangan pengawasan etika dalam lingkungan peradilan Indonesia,” ungkap Prof. Lanang.

Menurutnya, interaksi antara mahasiswa dan pimpinan lembaga negara menjadi sarana penting untuk mempertemukan pemahaman akademik dengan pengalaman kelembagaan dalam praktik penyelenggaraan hukum.

Penguatan Etika dan Profesionalisme Hakim

Dalam kuliah umumnya, Ketua KY Prof. Abdul Chair Ramadhan menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa perubahan terhadap cara masyarakat memperoleh, menyampaikan, dan menilai informasi mengenai proses peradilan.

Kondisi tersebut menuntut seluruh unsur peradilan, khususnya hakim, untuk terus menjaga kehormatan profesi, independensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Di tengah keterbukaan informasi dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses peradilan, hakim dituntut tetap menjaga independensi, objektivitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” terang Prof. Abdul.

Ia menjelaskan bahwa integritas merupakan landasan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hakim tidak hanya dituntut memahami hukum dan memiliki kemampuan memeriksa serta memutus perkara, tetapi juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan pedoman profesinya.

“Penegakan etika hakim tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan kredibilitas sistem hukum nasional,” tandasnya.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, KY menjalankan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan etik, KY memiliki mekanisme penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan dugaan pelanggaran, serta tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan tersebut tetap harus menghormati independensi hakim dan tidak boleh mencampuri substansi putusan pengadilan.

Dengan demikian, penguatan etika dan pengawasan perilaku hakim menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Mempersiapkan Calon Profesional Hukum

Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unmas Denpasar, kegiatan ini memberikan kesempatan untuk memahami bahwa profesi hukum membutuhkan keseimbangan antara kemampuan akademik dan kualitas moral.

Penguasaan teori hukum, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perlu didukung oleh integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keadilan.

Pemahaman tersebut menjadi semakin penting di era digital ketika perkembangan teknologi memengaruhi praktik pelayanan hukum, komunikasi publik, dan akses masyarakat terhadap informasi peradilan.

Melalui kuliah umum bersama Ketua KY, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga etika, menghindari konflik kepentingan, dan menghormati independensi lembaga peradilan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Fakultas Hukum Unmas Denpasar untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan tinggi dan lembaga negara.

Kolaborasi akademik melalui kuliah umum, diskusi, dan pertukaran pengetahuan diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran serta meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi kebutuhan profesi hukum.

Unmas Denpasar terus mendorong penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Sejalan dengan semangat Kampus Berdampak, perguruan tinggi berupaya menghadirkan kegiatan akademik yang memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kuliah umum tersebut diharapkan menjadi penguatan bagi mahasiswa untuk memahami bahwa penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kecakapan profesional, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika.

Melalui pemahaman mengenai peran Komisi Yudisial dan tantangan pengawasan hakim di era digital, Fakultas Hukum Unmas Denpasar berharap dapat terus berkontribusi dalam mempersiapkan generasi profesional hukum yang berintegritas, kompeten, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

(Red/Gate 13/Foto: Ist.)