Kejaksaan RI Gelar Pra Musrenbang 2025, Fokus Tetapkan Usulan Prioritas Tiap Bidang

Jakarta — Kejaksaan Republik Indonesia menggelar rapat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Tahun 2025 pada Selasa (27/5). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk merumuskan usulan prioritas dari seluruh bidang satuan kerja, sebagai persiapan menuju Musrenbang Kejaksaan RI yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni mendatang.

Pra Musrenbang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan, mulai dari bidang Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pidana Militer, hingga Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Pemulihan Aset.

“Pra Musrenbang ini krusial sebagai bentuk integrasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta menjadi dasar penetapan capaian kinerja masing-masing bidang,” demikian pernyataan resmi Kejaksaan RI yang diterima, Selasa (27/5).

Dalam pertemuan ini, seluruh satuan kerja menyampaikan dan memformulasikan usulan prioritas yang akan dibawa ke forum Musrenbang utama. Rencana tersebut diarahkan untuk menjawab visi dan misi institusi Kejaksaan RI, serta mendukung transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Musrenbang Kejaksaan RI 2025 akan digelar secara luring di Gedung Utama Kejaksaan Agung, sementara satuan kerja dari Kejaksaan Tinggi dijadwalkan mengikuti secara daring melalui video conference.

Kejaksaan telah menetapkan tema Musrenbang tahun ini yakni Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita: Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern. Tema ini selaras dengan arah pembangunan nasional yang fokus pada penguatan fondasi transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan Pra Musrenbang tahun ini diselenggarakan dengan prinsip efisiensi dan kesederhanaan, sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta Surat Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-106/C/Cr.2/02/2025.

Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan RI untuk memperkuat perencanaan yang strategis, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelayanan hukum yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan bagi masyarakat.

RJ13 | Foto: Ist.