Koster Dorong Pembiayaan UMKM untuk Perkuat Ekonomi Bali

Badung – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan dunia usaha.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian Bali secara inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Koster dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (29/10/2026).

Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai tuan rumah forum internasional yang mempertemukan pemerintah, lembaga pembiayaan, dan mitra pembangunan untuk membahas penguatan akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, UMKM berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga keberlangsungan usaha berbasis budaya dan kearifan lokal.

“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.

Meski menjadi salah satu penopang utama perekonomian, keterbatasan akses permodalan masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM untuk mengembangkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar.

Karena itu, Koster menekankan pentingnya penyediaan pembiayaan yang terjangkau, tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Koster juga memaparkan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum menunjukkan capaian di atas rata-rata nasional. Meski demikian, menurutnya, hasil pembangunan tersebut harus terus ditingkatkan melalui perencanaan yang akurat, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional menjelang 2027, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiapkan empat langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Keempat langkah tersebut mencakup transformasi struktur perekonomian melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan percepatan digitalisasi, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, serta pemetaan peluang investasi pada sektor-sektor prioritas.

Sektor investasi yang menjadi fokus pengembangan meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wisata kebugaran (wellness tourism).

Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperkuat daya saing UMKM Bali di pasar nasional maupun internasional.

Koster menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” melalui delapan misi Asta Cita.

Khusus pengembangan ekonomi kreatif dan digital, Pemprov Bali berkomitmen membangun ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas dan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Koster berharap forum bertema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing” tersebut menghasilkan gagasan inovatif dan kemitraan strategis dalam memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM.

Pemerintah Perkuat Pembiayaan Sektor Produktif

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai institusi pembiayaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Maman, peningkatan pembiayaan harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas agar penyaluran kredit benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas, pengembangan usaha, serta penciptaan lapangan kerja.

Ia memaparkan bahwa pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1.500 triliun, terdiri atas sekitar Rp300 triliun pembiayaan KUR dan Rp1.200 triliun kredit non-KUR.

Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi mencapai 65,9 persen. Penguatan pembiayaan sektor produktif diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha masyarakat sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa forum internasional tersebut menjadi sarana mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, untuk memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif.

Airlangga menegaskan bahwa kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis, antara lain pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga 27 Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada sekitar 4,24 juta debitur. Capaian tersebut melampaui realisasi sepanjang 2025 yang mencapai Rp275,8 triliun.

Dari total pembiayaan tersebut, sekitar 68 persen disalurkan ke sektor produktif. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat sekitar 2,14 persen.

Pemerintah terus mendorong peningkatan pembiayaan produktif dengan tetap memperhatikan kualitas kredit agar pertumbuhan penyaluran dana dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan konektivitas pembiayaan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, serta mitra pembangunan internasional.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penyaluran kredit program pemerintah secara simbolis kepada tujuh debitur dengan nilai akad Rp1,95 miliar serta dua calon debitur dengan nilai komitmen pembiayaan Rp3,08 miliar.

Penyaluran tersebut mencakup sejumlah skema pembiayaan, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian atau Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

Melalui penyelenggaraan forum internasional ini, pemerintah berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional dalam mengembangkan sistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Bagi Bali, penguatan akses permodalan diharapkan menjadi salah satu fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas.

Dengan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, pengembangan sektor unggulan, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, UMKM diharapkan semakin mampu tumbuh, naik kelas, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Bali maupun nasional.

(Red/Gate 13/Foto: Ist.)