Koster Siapkan Rp30 Miliar untuk Penguatan Dekranasda, PKK, dan Posyandu

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam memperkuat peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengalokasian anggaran masing-masing sebesar Rp10 miliar bagi ketiga lembaga, sehingga total dukungan anggaran yang disampaikan mencapai Rp30 miliar.

Hal itu disampaikan Koster saat menghadiri pembukaan Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10/2026).

Koster menyambut baik pelaksanaan pertemuan tersebut karena dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program antarlembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan kerajinan daerah, pelayanan masyarakat, serta peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Karena itu, penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut perlu dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan agar program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Koster menjelaskan bahwa dukungan anggaran Pemprov Bali terhadap ketiga lembaga tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan kebijakan pemerintah pusat.

Melalui penguatan dukungan kelembagaan dan pembiayaan, berbagai program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain menyoroti penguatan kelembagaan, Koster juga mengapresiasi penyelenggaraan rapat koordinasi nasional di Bali karena memberikan dampak positif terhadap aktivitas pariwisata dan perekonomian daerah.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pertemuan, dan forum koordinasi turut mendukung pergerakan wisatawan domestik sekaligus meningkatkan aktivitas sektor perhotelan serta berbagai usaha pendukung.

“Bagi kami di Bali, setiap tamu adalah rezeki. Setiap orang yang menginap di hotel tentu memberikan pemasukan bagi hotel dan turut menggerakkan perekonomian. Kegiatan seperti ini juga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali,” ujar Koster.

Ia berharap Bali terus menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional yang tidak hanya memperkuat koordinasi pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penguatan Tata Kelola dan Kolaborasi Lintas Sektor

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pelaksanaan program ketiga lembaga tersebut tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan dan pengawasan yang memadai, mengingat seluruh kegiatan memiliki dasar regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban.

“Ini bukan kegiatan main-main, karena ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan dan ada mekanisme pengawasan terhadap kegiatan ketiga lembaga ini,” tegasnya.

Tri Tito Karnavian juga menyampaikan rencana kerja sama antara TP Posyandu dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat edukasi kesehatan dan gizi kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu, serta anak-anak.

Melalui kolaborasi tersebut, Posyandu diharapkan semakin berperan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga sekaligus memperluas jangkauan informasi mengenai pemenuhan gizi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bernhard E. Rondonuwu, menegaskan bahwa penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu merupakan kebutuhan penting dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa penanganan masalah stunting, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan usaha dan pemberdayaan perajin daerah memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat harus diperkuat agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah tersebut diikuti perwakilan dari 178 kabupaten/kota.

Peserta melibatkan unsur Dekranasda, TP PKK, Posyandu, serta perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD).

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman mengenai mandat, kedudukan, kewenangan, dan hubungan kerja masing-masing lembaga dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain itu, hasil koordinasi diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran daerah yang lebih konkret, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan sinergi antarlembaga juga diarahkan untuk membangun pola kerja yang terintegrasi sehingga program pemberdayaan ekonomi, kesehatan keluarga, dan pelayanan masyarakat dapat saling mendukung.

Pertemuan di Bali menjadi bagian terakhir dari rangkaian tiga kegiatan penguatan tata kelola yang diselenggarakan di sejumlah wilayah Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki kesamaan arah dalam memperkuat peran Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu sebagai mitra strategis pembangunan.

Dengan dukungan kelembagaan, perencanaan program, serta pengawasan yang baik, ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang semakin nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengembangkan potensi ekonomi daerah, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

(Red/Gate 13/Foto: Ist.)