Gubernur Wayan Koster: Perubahan APBD Bali 2026 Harus Berdampak Nyata

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali dalam pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).

Koster mengapresiasi pandangan umum seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali serta menyampaikan terima kasih atas kritik, saran, masukan, dan berbagai catatan konstruktif yang disampaikan sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

Menurut Koster, pandangan fraksi-fraksi menjadi masukan penting bagi Pemprov Bali untuk memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

APBD, kata dia, tidak semata-mata merupakan dokumen keuangan daerah, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang harus mampu menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu perhatian yang disampaikan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Koster menegaskan optimalisasi PAD akan terus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan tanpa semata-mata membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Upaya tersebut diarahkan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemprov Bali juga akan memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.

Pada sektor pariwisata, Koster menyambut masukan DPRD mengenai pentingnya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.

Pemprov Bali akan menyiapkan berbagai skenario dan langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas, agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi Bali. Penguatan sektor ekonomi lainnya juga terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Dalam aspek belanja, Koster menegaskan peningkatan anggaran harus diarahkan pada program yang prioritas dan produktif. Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Pengawasan dan verifikasi pelaksanaan program juga akan diperkuat agar laporan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi dan capaian di lapangan.

Koster turut mencermati perhatian DPRD terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemprov Bali akan mendorong percepatan proyek-proyek prioritas yang telah direncanakan dengan tetap memastikan kualitas pembangunan.

Anggaran juga diarahkan untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Pembangunan infrastruktur selanjutnya diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi lebih luas melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas, dan pariwisata.

Pemprov Bali juga mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif, termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi dapat memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Koster menegaskan seluruh kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, dan dengan memperhatikan kesehatan fiskal daerah.

Penggunaan SiLPA akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas. Sementara kebijakan pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Gubernur asal Desa Sembiran tersebut juga menyambut perhatian DPRD terhadap pengelolaan hibah. Menurutnya, peningkatan belanja hibah harus diikuti penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan evaluasi manfaat.

Hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan, bukan sekadar penyaluran anggaran.

Dalam pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah, Pemprov Bali berkomitmen memastikan seluruh aset dikelola secara tertib, transparan, legal, produktif, dan memberikan manfaat bagi daerah. Penyertaan modal juga akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik dan keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Untuk pemerataan pembangunan, Koster menegaskan pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah. Penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat menjadi bagian dari upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, serta mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.

Masukan mengenai tata ruang dan investasi juga menjadi perhatian Pemprov Bali. Koster menegaskan pembangunan dan investasi harus berjalan sesuai ketentuan tata ruang, lingkungan hidup, serta peraturan perundang-undangan.

Penegakan aturan, kata dia, harus dilakukan secara konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Di bidang kesejahteraan masyarakat, Pemprov Bali terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, penguatan sektor pertanian dan peternakan, serta kebijakan yang mendukung ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.

Pemprov Bali juga memberi perhatian terhadap persoalan tingginya harga tanah dan hunian di sejumlah wilayah. Kebijakan pembangunan ke depan diharapkan tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja, dan berkembang di Bali sejalan dengan arah pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove, serta penguatan transportasi publik tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan Bali.

Sementara di bidang kesehatan, Pemprov Bali akan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta konektivitas sistem rujukan antar-rumah sakit kabupaten/kota.

Koster menegaskan seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama. Pemprov Bali dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya tepat secara administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Koster.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemprov Bali, DPRD, seluruh perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan akuntabel.

“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya. (Red/Gate 13/Foto: Ist.)