Badung Matangkan Pinjaman Daerah untuk Atasi Kemacetan

Badung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mematangkan rencana pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus menangani persoalan kemacetan lalu lintas yang berkembang di wilayah tengah Badung.

Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Senin (21/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Direktur Fasilitasi Transfer Kementerian Dalam Negeri, Nasrun; Kasubdit Pembiayaan Daerah, Siti Chomzah; Direktur Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas, Agustin Arry Yanna; serta Ketua Tim Pembiayaan Daerah Kementerian Keuangan, Mohammad Faisal Fahmi.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengatakan rencana pembiayaan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah tengah Badung. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu dipersiapkan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan mendukung konektivitas antarwilayah.

“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini direncanakan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antar wilayah,” ujar Adi Arnawa.

Usulan pinjaman tersebut diarahkan untuk pengembangan koridor Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana. Selain pembangunan jalan konvensional, Pemkab Badung juga mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pembangunan jalan bawah tanah. Alternatif tersebut dikaji untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus mempertahankan konektivitas kawasan.

“Selain pembangunan jalan, kami juga sedang mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menjaga konektivitas kawasan,” kata Adi Arnawa.

Dari sisi pembiayaan, Pemkab Badung merancang pinjaman dengan tenor delapan tahun untuk periode 2027–2035. Skema tersebut mencakup masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan serta masa tenggang pembayaran pokok hingga tahun ketiga.

Pembiayaan direncanakan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali.

“Dari sisi pembiayaan, usulan tersebut dirancang dengan tenor selama delapan tahun, 2027–2035, dengan masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga. Pembiayaan direncanakan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali,” ujar Adi Arnawa.

Pemkab Badung menyebut kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana pembiayaan tersebut. Indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR) tercatat 20,86, sementara batas minimum yang digunakan dalam paparan mencapai 2,50.

Pemkab Badung juga memproyeksikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya aktivitas ekonomi yang diharapkan muncul dari pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, rencana pinjaman daerah tersebut masih harus melalui tahapan penilaian dan pertimbangan formal. Direktur Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas, Agustin Arry Yanna, mengapresiasi kesiapan dokumen yang disampaikan Pemkab Badung, namun mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam proses penilaian.

“Dalam proses penilaian, tidak hanya melihat aspek strategis, tetapi juga aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor,” jelas Agustin.

Pemkab Badung bersama tim teknis selanjutnya akan melanjutkan pematangan perencanaan dan dokumen pembiayaan. Tahapan tersebut mencakup berbagai aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta mitigasi risiko sebelum usulan memasuki proses pertimbangan formal.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Badung menyiapkan infrastruktur jangka panjang untuk memperkuat konektivitas wilayah tengah sekaligus merespons kebutuhan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi serta pariwisata di daerah tersebut. (Red/Gate 13/Foto: Ist./Diskominfotik)