Gubernur Koster Gelar Psikotes bagi 40 Pejabat Eselon II

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pelaksanaan tes psikologi terhadap 40 pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bertujuan memetakan karakter, kompetensi, dan potensi kepemimpinan secara lebih menyeluruh, bukan untuk mencari kesalahan ataupun menjadikan hasil tes sebagai dasar otomatis pencopotan pejabat.

Penegasan tersebut disampaikan Koster dalam kegiatan pemetaan profil psikologis pejabat pimpinan tinggi pratama yang berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai IV, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar.

“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.

Menurutnya, pemetaan karakter dan kompetensi pejabat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan individu dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya pada jabatan strategis di lingkungan Pemprov Bali.

Koster menjelaskan bahwa penilaian melalui sistem manajemen talenta selama ini dinilai masih memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk kemungkinan adanya bias dalam proses penilaian.

Ia mengungkapkan bahwa dalam pengisian sejumlah jabatan Eselon II, III, dan IV, dirinya tidak selalu memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan pejabat yang bersangkutan.

Akibatnya, pertimbangan promosi jabatan lebih banyak didasarkan pada portofolio dan dokumen penilaian yang menurutnya belum tentu sepenuhnya mencerminkan kompetensi serta karakter kepemimpinan seseorang.

“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.

Koster menilai pejabat Eselon II memiliki tanggung jawab penting karena berperan sebagai pimpinan perangkat daerah yang menjalankan dan menerjemahkan kebijakan gubernur ke dalam program pemerintahan.

Karena itu, selain kemampuan teknis dan administratif, karakter pribadi, pola kepemimpinan, serta kemampuan membangun lingkungan kerja yang produktif juga perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, karakter seseorang dapat memengaruhi perilaku dan cara bekerja, baik dalam pengambilan keputusan, hubungan dengan bawahan, maupun pelaksanaan tanggung jawab organisasi.

Pengaruh tersebut dapat berdampak positif ataupun negatif terhadap kinerja serta lingkungan kerja, bergantung pada karakter dan perilaku yang lebih dominan.

Koster menegaskan bahwa hasil psikotes akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan psikotes merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi tambahan mengenai profil pejabat, sehingga penilaian terhadap kompetensi dan kepemimpinan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Dorong ASN Lebih Profesional dan Responsif

Selain menyoroti pentingnya pemetaan karakter, Koster meminta seluruh pejabat meningkatkan kualitas kinerja dalam menjalankan program pembangunan daerah.

Ia mengingatkan agar setiap perangkat daerah melaksanakan program sesuai matriks kerja yang telah ditetapkan serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Menurutnya, pejabat pemerintah tidak cukup hanya bekerja secara sistematis dan administratif, tetapi juga harus mampu memahami tujuan kebijakan, merespons kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan program secara tepat dan efektif.

“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Koster.

Ia berharap pejabat Eselon II dapat memperkuat profesionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemprov Bali.

Kegiatan psikotes tersebut merupakan hasil kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemprov Bali.

Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemetaan profil psikologis pejabat eksekutif sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan kerja dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Sebanyak 40 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Bali mengikuti kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai karakteristik personal dan potensi kepemimpinan pejabat sebagai salah satu bahan pendukung pengembangan sumber daya aparatur.

Hasil pemetaan juga diharapkan dapat membantu penguatan tata kelola birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

(Red/Gate 13/Foto: Ist.)