Bali Dapat 4.184 Unit Program Bedah Rumah

Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendapat alokasi 4.184 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., mendampingi Menteri PKP Republik Indonesia Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan program tersebut di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8/2026).

Salah satu rumah yang dikunjungi merupakan milik Ni Wayan Pageh (56), warga Banjar Oongan, Kelurahan Tonja. Pageh sehari-hari bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan.

Sebagai ibu sekaligus kepala keluarga, Pageh menghidupi dan membesarkan tiga anaknya, yakni Ni Putu Purniari, I Kadek Dwi Suantara, dan I Komang Nova Ariyasa.

Pageh menjadi salah satu penerima BSPS dengan nilai bantuan Rp20 juta. Pekerjaan bedah rumah mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026.

Perbaikan mencakup peningkatan kualitas rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu, dan jendela. Pembangunan tersebut juga mendapat dukungan swadaya masyarakat sebesar Rp4,088 juta.

Di Kelurahan Tonja, selain Pageh, terdapat empat calon penerima BSPS lainnya, yakni I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.

Secara keseluruhan, Bali memperoleh alokasi 4.184 unit BSPS pada 2026 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sebanyak 1.113 unit dialokasikan untuk wilayah perdesaan, 2.812 unit untuk wilayah pesisir, dan 259 unit untuk wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha mengatakan, alokasi tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan 2025 yang hanya mencapai 31 unit.

Dengan demikian, jumlah alokasi BSPS Bali pada 2026 meningkat sekitar 13.397 persen dibandingkan tahun sebelumnya atau lebih dari 134 kali lipat.

Maruarar Minta Program Transparan

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pelaksanaan Program Bedah Rumah harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh disalahgunakan.

“Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main. Agar serapan program ini tinggi, saya meminta kepada Bapak Sekda Provinsi Bali untuk mengoordinasikan program ini dengan Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Bali,” tegas Maruarar.

Ia juga meminta dukungan TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Kemudian kepada TNI/Polri, kami meminta agar dikawal program strategis Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami hadir bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni,” jelasnya.

Besarnya peningkatan alokasi BSPS di Bali pada 2026 diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang lebih layak, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman.

Program tersebut juga menempatkan semangat gotong royong sebagai bagian penting dalam proses peningkatan kualitas rumah, sehingga bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi keluarga penerima. (Red/Gate 13/Foto: Ist.)